masukkan script iklan disini
Media DNN - Bali | Upaya penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis (TB) dan Malaria terus diupayakan oleh Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut juga diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Bali.
Disadari atau tidak, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri untuk melaksanakan penanggulangan terhadap AIDS, TB dan Malaria. Perlu adanya kontribusi berbagai pihak agar target pengendalian AIDS, TB dan Malaria dapat tercapai.
Oleh sebab itu, dilaksanakan Penguatan Forum Kemitraan untuk AIDS, TB dan Malaria yang melibatkan unsur kesehatan, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kepolisian dan TNI, desa adat, LSM hingga ke pihak swasta yang peduli dengan penanggulangan AIDS, TB dan Malaria.
Kegiatan Penguatan Forum Kemitraan untuk AIDS, TB dan Malaria di Kabupaten dibuka oleh Bupati Jembrana yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jembrana, dr. Made Dwipayana di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin (27/2).
Bupati Jembrana dalam sambutannya yang dibacakan Dwipayana mengatakan Indonesia saat ini menghadapi 3 beban penyakit yang muncul secara bersamaan baik yang tidak menular maupun yang menular termasuk pandemi Covid-19.
"Yang pertama adanya peningkatan prevalensi penyakit tidak menular dengan sangat cepat, yang kedua insiden beberapa penyakit menular seperti AIDS, TB dan Malaria yang masih tinggi dan ketiga munculnya penyakit baru yang berevolusi dengan sangat cepat dari penyakit lama seperti pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung," ucap Dwipayana.
Dwipayana, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur RSU Negara menambahkan penyakit yang masih ditakuti masyarakat dapat memberikan dampak langsung kepada kehidupan. Selain itu juga, banyaknya kasus yang belum tercatat juga menghambat dalam upaya-upaya penanggulangan penyakit khususnya AIDS, TB dan Malaria.
"Adanya koenfesi tinggi HIV membuat penyakit TB menjadi beban ganda bagi masyarakat kita. Baik dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi. Begitu juga kasus HIV AIDS di Indonesia . Masih adanya stigma kepada orang dengan HIV menambah persoalan dalam penanganan HIV ini. Jumlah kasus yang ditemukan masih jauh dari jumlah kasus yang sebenarnya," imbuhnya.
Dwipayana menjelaskan, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB dan Malaria memerlukan peran dan dukungan seluruh sektor khususnya dalam hal pendanaan dan penggerakan peran serta masyarakat.
Pihaknya berharap di kabupaten Jembrana dapat terjalin kemitraan dalam upaya penanggulangan AIDS, TB dan Malaria sehingga cita-cita Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat tercapai.
"Semoga dengan adanya pertemuan kemitraan ini saya berharap adanya kesepakatan dari lintas program dan lintas sektor yang terkait untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TB dan Malaria di kabupaten Jembrana yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Jembrana Emas tahun 2026," jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Asosiasi Dinas Kesehatan (PW Adinkes) Bali, dr. I Nyoman Gunarta mengatakan Adinkes mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk dapat mengawal dan melaksanakan penanggulangan AIDS, TB dan Malaria.
"Adinkes adalah sebuah asosiasi yang didirikan di tahun 2002 dari seluruh para kepala dinas kesehatan di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di pusat, Adinkes mendapat amanat dari Kemendagri dan Kemenkes untuk mengawal agar penanggulangan AIDS, TB dan Malaria ini dapat berjalan sesuai petunjuk teknis integrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi," kata Gunarta.
Pihaknya menjelaskan, dilibatkannya berbagai lintas sektor dalam upaya penanggulangan AIDS, TB dan Malaria adalah untuk menjalankan kegiatan Resilient And Sustainabel System For Health (RSSH) bisa berjalan sampai ke tingkat desa, khususnya untuk penanggulangan, TB, AIDS dan Malaria agar dapat tuntas di tahun 2030.
"Tahun ini kalau tidak salah malaria sudah tuntas di Bali, kemarin juga sudah di umumkan target kita 2030 di Bali untuk AIDS, TB dan Malaria ini bisa terkendali. Output pertamanya adalah nanti kita harapkan prosentase kabupaten/kota yang telah mengembangkan kemitraan atau partnership forum dengan desa ataupun swasta dalam penanggulangan TB dan Malaria itu adalah 204 kabupaten sudah melakukan partnership sampai di tingkat desa," ucapnya.
Target akhir adalah kontribusi pemerintah daerah dalam menyediakan penganggaran untuk menanggulangi penyakit AIDS, TB dan Malaria dapat ditingkatkan sehingga tidak bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat saja.
"Output kedua adalah jumlah kabupaten/kota yang telah menganggarkan ATM sesuai petunjuk teknis integrasi yang dikeluarkan Kemendagri yang mengacu pada Permendagri 90 dan Kepmendagri 77 adalah 204 di tahun 2023 ini. Sehingga outcome yang kita harapkan nanti prosentase kontribusi pemerintah daerah dari total belanja sumber dana dari dalam negeri untuk HIV bisa menjadi 35% di tahun 2023 yang awalnya di tahun 2020 sebesar 15%," jelasnya.(Ngr/HmsJ/Red)
