masukkan script iklan disini
Media DNN - Papua | Menghalalkan segala cara untuk meloloskan kepentingan oligarkhi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, Kepentingan suku, ras, agama dan lain sebagainya adalah awal dari kehancuran proses demokrasi di Indonesia hari Ini.
"Salah satu pemicu ketidakstabilan proses demokrasi di Indonesia hari ini adalah lemahnya penegakkan hukum. Sehingga yang terjadi adalah asal tabrak, asal tujuan oligarkhi atau tujuan kelompok, golongan dan keluarga tertentu tercapai," kata Dominggus.
Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pilpres dan Pileg yang telah selesai dan Selanjutnya Pilkada Serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang Menurut hemat saya bukan lagi menjadi momentum mayoritas rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin berdasarkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, melainkan hawa nafsu kekuasaan hingga sudah menghalalkan segala cara sejak dini.
Salah satu hal yang baru saja disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia tentang bagaimana drama di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan intervensi pada putusan MK No. 90 tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Kemudian Drama Mahkamah Agung Beberapa Waktu lalu terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah.
Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu dan Juga Pilkada nantinya menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, yakni Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mana telah selesai dan diduga Pilkada pun tidak ada perbedaan atau perubahan signifikan melainkan kepentingan kelompok tertentu dikedepankan dalam pilkada 2024. Karena Pemilu yang tadinya menjadi sarana kompetisi yang sehat dan membahagiakan telah tercederai dan menjadi Pemilu atau Pilkada yang nantinya menakutkan dan menyeramkan karena kekuasaan menggunakan semua kewenangannya untuk memastikan kemenangannya sebagaimana dalam Proses Pemilu yang telah selesai atau Pilkada nanti bahkan sebelum pilkada serentak dimulai.
Kepada masyarakat sipil mari merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam Pemilu atau Pilkada Serentak Nantinya dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran.
Negara sedang dikudeta konstitusinya. Katanya negara demokrasi tapi kok diatur seperti kerajaan, kamu yang jadi presiden dan biar dia wakilnya dan kini biar kamu putuskan biar dia jadi kepala Daerah. Lebih parah lagi yang diatur begitu tololnya dan tidak sadar jika mereka Wakil Rakyat bukan bawahan penguasa dan hancurnya sebuah konstitusi karena ambisiusnya penguasa hari ini.
Kehancuran negeri ini, seperti sudah di depan mata dengan politik belah bambu dan adu domba yang terjadi sekarang dijalankan oleh Pemerintah sekarang karena kepentingan para penjilat dan pengkhianat negeri yang ingin meraup keuntungan dibalik hancurnya negeri ini nantinya dan hanya kesadaran rakyat yang menjadi kekuatan terakhir untuk menjaga keutuhan negeri ini.
Ketidakstabilan negara kita sebagai Negara Demokrasi sampai dengan idealisme kebangsaan akan menjadi penyebab hancurnya sebuah negara. Kesejahteraan tidak akan pernah terjadi jika stabilitas politik, ekonomi dan keamanan negara belum tercapai. Sementara Rakyat membutuhkan peran negara untuk mencapai kesejahteraannya.
Peran negara dimotori oleh mereka yang memiliki idealisme kebangsaan dan semua itu tidak dimiliki oleh mereka yang hanya mementingkan kelompoknya karena kekritisan mereka bukanlah atas dasar kebenaran tetapi hanya sebatas pembenaran.
Pembenaran atas dasar kepentingan kelompok semata yang dikemas atas nama rakyat dan demokrasi. Maka desain konfrontasi yang terjadipun bukan lagi konfrontasi vertikal tetapi konfrontasi horizontal. Rakyat pun dipaksa melawan saudara sesamanya, yaitu rakyat itu sendiri.
Jika semuanya selalu bicara atas nama rakyat, maka siapakah sebenarnya penguasaannya itu sendiri? Jika sudah tidak ada lagi yang mau mengaku dan bertindak sebagai penguasa, maka negara ini sedang dalam kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan bukanlah tujuan dari sebuah demokrasi.
Situasi saat ini pun membuat saya sebagai Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua tentunya menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia hari ini bukan semakin maju, bermoral dan bermartabat, melainkan demokrasi di Indonesia hari ini adalah Demokrasi Poco-Poco, artinya Proses demokrasi yang maju 1 langkah, mundur 1000 angkah.
Dan juga mimpi kita untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia yang bermoral dan bermartabat sangat jauh dari harapan, apalagi mimpi kita untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan konstitusi saja disabotase, diperkosa dan lain sebagainya.
Sumber: Dominggus Yable (Aktivis Pro Demokrasi Asal Tanah Papua/Red).
