masukkan script iklan disini
Media DNN - Jatim | Dinas Pendidikan Jatim bersyukur pada Perubahan APBD Jatim 2024 dapat tambahan anggaran kisaran Rp620 miliar sehingga bisa memenuhi kekurangan anggaran untuk penguatan program program yang membutuhkan support anggaran.
“Di APBD Murni 2024 kita dapat alokasi anggaran sebesar 8.933.377.873.527. Sedangkan dalam P-APBD berubah menjadi 9.554.223.274.3993 atau bertambah 620.845.400.866,” ujar Aries Agung Pawai Kadis Pendidikan Jatim usai hearing dengan Komisi E DPRD Jatim, Selasa (23/7/2024).
Tambahan anggaran tersebut, kata Aries digunakan untuk pemenuhan tambahan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) selama 3 bulan baik ke sekolah negeri maupun swasta di Jatim sebesar Rp461 miliar. ehingga total BPOPP tahun 2024 ini menjadi sebanyak 9 bulan. “Sebelumnya sekolah negeri BPOPP lebih banyak dibanding swasta. Tapi tahun ini kita samakan semuanya menjadi 9 bulan, sesuai permintaan dan harapan teman teman di DPRD Jatim,” bebernya.
Selain itu juga digunakan untuk pemenuhan kekurangan tunjangan guru honorer baik berstatus GTT maupun PTT karena di APBD Murni tidak ada anggarannya. "Kekuarangannya sekitar 200 sekian miliar,” ungkap Aries.
Sedangkan sisanya, lanjut mantan Kabiro Humas dan Protokoler digunakan untuk rehab sekolah, rehab gedung dinas pendidikan maupun rehab UPT. “Yang kami prioritaskan itu sekolah yang rusak karena bencana dan gedung UPT yang kondisinya sangat memprihantinkan,” pungkas Aries Agung Pawai.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta rencana perubahan anggaran Dinas Pendidikan Jatim difokuskan pada permasalahan guru honorer baik itu guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) sekolah negeri dan swasta.
Selain itu, Hikmah Bafaqih menilai bahwa rencana perubahan anggaran di Dinas Pendidikan yang terjadi penambahan Rp419,76 miliar lebih ini cukup bagus. Dimana dengan penambahan anggaran maka anggaran Pendidikan akan mencapai Rp9,57 triliun. “Untuk sementara ini sudah bagus sebagai spending mandatori. Menurut undang undang Sisdiknas (Anggaran Pendidikan) itukan 20 persen itu sudah termasuk gaji, itukan kita sudah mencapai 27,18 persen,” kata Hikmah.
Dia juga menambahkan, bahwa peningkatan anggaran di Dinas Pendidikan salah satunya untuk pemenuhan BPOPP sampai 9 bulan baik sekolah negeri maupun swasta disamakan. “Ini menggembirkan kerena memang amanah dari komisi E dan dilintas fraksi itu memang tidak ada perbedaan respon perhatian negara pada sekolah negeri maupun swasta,” pungkasnya. (Asep)
