masukkan script iklan disini
Media DNN - Jatim | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyuni Liswati membuka Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri, Kabupaten/Kota dan Provinsi Jatim, Kamis (25/7/2024).
Tri Wahyuni Liswati menjelaskan Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan pembangunan dengan tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dengan sasaran prioirtas adalah gender, disabilitas dan inklusi social. dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah khusunya dalam pembangunan PPPA diamanahkan bahwa ada 6 urusan yang harus di laksanakan di daerah yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; kualitas keluarga, penyediaan data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
Pembangunan PPPA dilaksanakan secara sinergisme pentahelik, tidak hanya oleh pemerintah saja namun didukung oleh partisipasi masyarakat melalui lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan atau lainnya.
Lebih lanjut Tri Wahyuni Liswati mengatakan untuk itu dilterbitkan peraturan menteri PPPA RI nomor 2 tahun 2017 yang kemudian di perbaharui dengan Permen PPA nomor nomor 13 tahun 2021 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Permen PPPA ini memberikan arahan bahwa setiap daerah dapat membentuk partisipasi masyarakat yang kemudian dinamakan forum partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat PUSPA.
Tugas Forum PUSPA kabupaten/kota adalah untuk melakukan koordinasi dan mensinergiskan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan PPPA. sedangkan beberapa fungsi forum PUSPA kab/kota antara lain memberikan masukkan perumusan kebijakan
Program dengan tujuan untuk medorong upaya Kesetaraan Gender (KG), Perlindungan Hak Perempuan (PHP), Permenuhan Hak Anak (PHA), dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dan juga melakukan pendampingan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah kabupaten/kota dan desa, di antaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). (YL)
