masukkan script iklan disini
Media DNN - Jakarta | Pada 16 Juli 2024 terjadi peristiwa pembunuhan terhadap tiga orang warga sipil yaitu Dominus Enumbi, Pemerinta Morib, dan Tonda Wanimbo di Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiga korban pembunuhan ini diduga dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri.
Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat sehari setelah kemudian, pada Rabu (17/7/2024). Dimana warga sekitar melakukan tindakan balasan dengan melakukan pembakaran kendaraan dinas oleh milik aparat keamanan.
Kejadian ini mendapat tanggapan serius dari Hendri Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Cinta Indonesia (DPP Gercin Indonesia), Sabtu (20/7/2024) di Jakarta.
"Permasalahan saat peristiwa-peristiwa tersebut yang berlangsung selama dua hari berturut-turut kurang mendapat respon dari Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Seharusnya segera bisa diatasi oleh Kapolda dengan respon yang cepat," kata HYU sapaan akrabnya.
Menurutnya, sebagai Kapolda yang bertanggungjawab terhadap kamtibmas di Papua termasuk di Mulia, Puncak Jaya. Seharusnya Kapolda mesti hadir di lapangan, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.
"Harusnya Kapolda hadir elakukan tindakan menenangkan masyarakat dan mengupayakan solusi masalah. Sehingga menghindari terjadinya tindakan-tindakan balasan yang justru berdampak terhadap keamanan masyarakat dan wilayah ini," ungkap HYU.
Atau paling tidak katanya, Kapolda segera menginstrusikan bawahannya, seperti Wakapolda agar turun kelapangan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bahkan juga mengumpulkan keterangan guna mencari tahu, sebab musabab penyebab terjadinya kasus pembunuhan tersebut.
"Dengan ketidakhadiran Kapolda menunjukkan seolah-olah membiarkan apa yang terjadi di masyarakat. Terkesan ini membiarkan masyarakat dan aparat keamanan menempuh cara caranya sendiri," sesal HYU.
Dengan kehadiran Kapolda bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya justru menunjukkan kehadiran Negara ditengah-ditengah masyarakat. Namun dari informasi yang kami peroleh dari sumber-sumber yang terpercaya, justru Kapolda tidak berada ditempat.
"Bahkan pada saat kejadian ini Kapolda berada di luar Papua. Hal ini sungguh memprihatinkan kami, padahal sebagai Kapolda yang asli Papua bisa hadir mengayomi masyarakat," ujar HYU.
Peristiwa-peristiwa konflik ini mengingatkan kita akan insiden beberapa waktu lalu, dimana terjadi pengambilan senjata secara illegal oleh anggota Polri di Yalimo yang menunjukkan bahwa Kapolda gagal membina anggotanya.
Sehingga anggota polisi yang bersangkutan dapat melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang dan indisipliner yang merugikan polri. Tentu ini bukan saja mencoreng nama dan citra korps polri, tapi juga berdampak terhadap kinerjanya sebagai pribadi gagal dalam kepimpinan di Polda Papua.
"Bagaimana mau jadi pemimpin di Provinsi Papua kalau dijajaran Kepolisian Daerah Papua saja sudah menunjukkan kinerja buruk seperti itu," lugasnya.
Presiden Joko Widodo Mesti Istruksikan Kapolri Ganti Irjen Pol Mathius Fakhiri.
Pada kesempatan ini Hendrik Yance Udam (HYU) meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memanggil dan menginstruksikan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit. Yang mana untuk segera mengevaluasi kepimpinan saudara Irjen Pol Mathius Fakhiri sebagai Kapolda Papua agar yang bersangkutan dapat diganti.
Mengingat saudara Irjen Pol Mathius Fakhiri telah menjabat Kapolda Papua sejak 18 Februari 2021 sampai kini telah berjalan selama tiga tahun lebih.
"Sudah cukup lama menjabat jabatan Kapolda Papua. Perlu dilakukan mutasi dalam rangka penyegaran ditubuh Polda Papua, sehingga memberikan suasana baru. Sangat tidak baik kalau terlalu lama seseorang menduduki sebuah jabatan seperti Kapolda Papua," pinta HYU.
Kata HYU, ada banyak kader-kader mudah anak bangsa dijajaran Kepolisian di Polda Papua yang memiliki prestasi dan kinerja yang baik untuk dipromosikan menduduki jabatan Kapolda.
Selain itu kurang baik kalau seseorang terlalu lama menduduki jabatan Kapolda akan menghambat proses sirkulasi dan kaderisasi dari bawah.
"Kami meminta Kapolri untuk melakukan rotasi jabatan Kapolda Papua. Hal ini demi tetap terjaga dan terawatnya marwah dan kewibawaan Polri," pungkas HYU. (Gus Din/Red).
