masukkan script iklan disini
Media DNN - Bali | Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dari berbagai sektor terus digencarkan, seperti hal nya bantuan bedah rumah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng - Bali. Namun bantuan bedah rumah yang diterima oleh sejumlah warga masyarakat setempat berujung menjadi keluhan para penerima bantuan tersebut.
Pasalnya, selain ada beban biaya yang harus ditanggungnya juga material bahan bangunan yang dikirim selalu tersendat- sendat. Sehingga sejumlah penerima bantuan bedah rumah merasa dirugikan terutama waktu dan finansial.
Dari sejumlah informasi yang dapat dihimpun di lapangan dari sejumlah penerima bantuan bedah rumah ia mengatakan, hampir semua PBBR khusunya di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu mengalami permasalahan yang sama.
Inisial Dewa GE mengatakan bahwa, alasan Kepala Desa Pelapuan mengapa pembangunan bedah rumah yang ia terima belum bisa dilanjutkan, dikarenakan belum mendapatkan tukang. Sebab, untuk tukang sendiri disediakan oleh Kepala Desa, sehingga pembangunan diatas pondasi yang sudah diselesaikan lebih dari dua mingggu tidak bisa dilanjutkan," terang Dewa GE kepada Awak Media ini bertandang ke rumahnya. Sabtu, (13/7/2024).
Lebih lanjut Dewa GE menyampaikan, untuk pengerjaan Pondasi dilakukan secara bergotong royong dengan dibantu oleh mertuanya sebagai Tukangnya, karena untuk Pondasi hanya disediakan bahan materialnya saja, sementara untuk ongkos tukang dan buruh angkut ditanggung oleh PBBR (Swakelola).
Disisi lain inisial Ayu P yang merupakan istri Dewa GE juga mengatakan, terkait pembangunan bedah rumah yang ia terima tidak dapat biaya ongkos tukang. Hanya diatas pondasi, baru dikasi ongkos tukang untuk satu orang", ucapnya.
Ayu P juga mengatakan tidak tahu kapan bisa melanjutkan pengerjaan bangunan diatas pondasi tersebut, selain pihak kepala Desa belum mendapatkan Tukang, bahan materialnya pun belum datang semuanya.
"Bingung saya kapan akan dilanjutkan, Batako, Pasir dan semen sudah dikasi tetapi belum mencukupi", tuturnya.
Sementara inisial Desak A (52) warga Banjar Dinas Satria, Desa Pelapuan, juga mengatakan bahwa dirinya hanya bisa pasrah menungu tambahan material pasir, batako dan semen untuk melanjutkan pembangunan bedah rumah yang ia terima.
"Pasir, batako sudah dikasi tapi sedikit, kalau semua sudah lengkap kan bisa dikerjakan sekalian, jadi tidak tunda-tunda lagi," ujar Desak A.
Selain masalah material bangunan yang tersendat, dirinya juga merasa terbebani karena harus membayar ongkos Pengayah (buruh angkut-red).
Awalnya kata Desak A, melalui rapat terkait pembangunan bedah rumah tersebut yang mana dirinya tinggal menerima kunci, tapi saat rapat lagi, Kepala Desa dan BPD bilang Dana tidak mencukupi, jadi untuk pondasi dikerjakan sendiri, hanya bahan saja yang dikasi. Diatas pondasi baru dikasi ongkos tukang satu orang sebesar 130 ribu, sementara buruh anggkut saya sendiri yang menanggung.
Dalam keluhannya lanjut Desak A, beban rumah tangganya saat ini semakin bertambah. Sementara penghasilan di rumah tangganya hanya dari hasil buruh serabutan, ditambah harus membayar ongkos buruh angkut Batako sebesar Rp. 1500 perbiji dan ongkos angkut pasir per mobil Carry sebesar Rp. 250 rb dikarenakan material bantuan tersebut diturunkan di tepi Jalan, mengingat mobil yang mengangkut meterial tersebut tidak bisa lewat di jalan Gang menuju ke rumahnya selain berjarak 250 meter dan juga sempit tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.
"Untuk bayar ongkos buruh saya dapatkan dari hasil meburuh, saat ini musim cengkeh saya meburuh metik cengkeh" ujar Desak A pada hari Minggu (07/7/2024) kepada awak media dirumahnya.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh warga masyarakat penerima bantuan bedah rumah inisial Ketut SM (33), warga Banjar Dinas Pelapuan, Kecamatan Busungbiu bahwa, untuk proses pembangunan saya harus menyediakan lahan. Untuk pembangunan pondasi saya sendiri membangunya, karena onkos tukang tidak ditanggung, hanya bahan - bahannya saja ditanggung. Diatas pondasi baru ada tambahan untuk biaya pembayaran ongkos tukang satu orang, untuk pengayahnya saya sendiri yang membayar.
Lanjut Ketut S, masalah material menjadi keluhan. Menurutnya, penyediaan materialnya tersendat sendat sehingga pengerjaan bedah rumah seluas 7x7,5 m2 dengan anggaran 50 jt tidak bisa dikerjaakan secara maksimal," tuturnya.
Rupanya keluhan yang hampir sama juga disampaikan oleh penerima bantuan bedah rumah yang ada di Banjar Bonagun. Dirinya juga mengeluhkan masalah pengadaan material yang tersendat - sendat.
Selain itu, yang lebih miris menimpa seorang Petran yang tidak memiliki sertifikat tanah berinisial Desak Putu M (94), seharunya diusia senjanya pemerintah dapat membuat ia hidup nyaman. Namun dengan adanya bantuan bedah rumah ini justru berbanding terbalik, bantuan bedah rumah yang diterima dari pemerintah desa justru menambah beban hidupnya. Mengingat diusia senjanya kini sudah tidak bisa bekerja lagi, sementara dirinya harus menyiapkan uang untuk membayar ongkos Pengayah (buruh), sedangkan untuk menyambung hidupnya saja ia masih menunggu belas kasihan dari Negara melalui bantuan sosial berupa bantuan beras 10 kiloan.
"Ibu saya kan sudah tua, tidak bisa bekerja, membuat pondasi dibantu oleh sanak keluarga. Untuk nyari makan saja susah, dimana nyari ongkos tukang dan pengayah?," cetus Desak Putu Murtini (63), anak dari Desak Putu M, penerima bantuan bedah rumah tersebut.
Selian itu, dirinya juga merasa kesal karena setiap hari menunggu bahan-bahan bangunan yang tak kunjung datang hingga membuat aktivitas lainnya merasa terganggu.
"Katanya untuk ongkos tukang dikasi 130 ribu, sedangkan ongkos tukangnya disini upahnya 150 ribu, jadi kekurangan yang 20 ribu itu kita lagi yang bayar," ungkap Desak Putu Murtini.
"Nota pembelian tidak dikasi, barang langsung diturunkan saja, tidak tahu berapa jumlah pembeliannya", imbuhnya.
Ditempat yang berbeda, Dewa PS (49) orang tua dari Dewa GASW (27) penerima bantuan bedah rumah juga mengeluhkan hal yang sama.
"Benar pak, bahan-bahannya datang tersendat-sendat, jadi kami tidak bisa melanjutkan pengerjaan, ini saja kami sudah 2 minggu menunggu baru bisa melanjutkan", pungkas Dewa PS.
Lain hal nya dari keterangan anggota BPD Desa Pelapuan yang juga sebagai penerima CSR untuk bantuan bedah rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung ia mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari bantuan sosial CSR Kabupaten Badung yang penyalurannya melalui Bank BPD Bali.
Menurutnya, bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung awalnya hanya untuk dua Rumah saja. Namun dikarenakan banyak jumlah warga masyarakat Desa Pelapuan yang belum memiliki rumah, sehingga Kepala Desa Pelapuan mengajukan kembali tambahan untuk bedah rumah ke Bupati Badung, dan seperti apa prosedur pengajuan dananya untuk bedah rumah ini saya tidak tau, kata Dewa Japa.
Dan saat disingung tentang tahap pertama keluarnya dana bedah rumah tersebut, ia menjawab tidak tau, "yang kami tau untuk penggarapan pondasi rumah saya dikasi material saja, dan karena sudah kesepakatan baik penerima dengan pemerintah desa saat itu jadi untuk penggarapan pondasi kita kerjakan secara suka rela atau gotong royong. Dan setalah masang pondasi dan kunsen para penerima diminta untuk mengirim vidio mungkin itu kriteria untuk pengamprahan dana bedah rumah yang selanjutnya, saya tidak tau jelas," tuturnya.
Untuk tahap ke dua nanti penggarapannya hingga kepemasangan kusen dan kemungkinan sampai bisa ke asah slop, bahkan ada informasi bahwa dana pembangunan bedah rumah tersebut sampai ke tahap tiga.
Ia juga menyampaikan perminta maafan kepada penerima bantuan bedah rumah lainnya, kenapa rumahnya sendiri yang dipercepat penyelesaiannya karena rencananya akan dijadikan percontohan serta untuk mengetahui berapa jumlah dana yang dihabiskan sampai finishing.
Ketika ditanya tentang RAB terkait awal pengajuan pembangunan bedah rumah tersebut, ia mengatakan pada saat pengajuan itu belum ada RAB nya. Namun dengan anggaran diperkirakan mencapai 50 Juta, para penerima bantuan bedah rumah sudah disetujui, untuk gembarnya datangnya belakang sehingga membuat kaget para penerima bantuan tersebut. Karana sebelumya tidak ada koordinasi terkait ukuran bangunan yang akan dibagunnya.
Terkait tersendatnya material yang membuat bingung para penerima bantuan bedah rumah, anggota BPD ini mengatakan. Menurutnya, karena akses jalan membawa material ke masing-masing rumah tidak bisa dilalui truk. Selain itu masalah keterlambatan material untuk bantuan pembangunan bedah rumah warga Desa Pelapuan disebabkan oleh keterlabatan di perjalanan karena jarak tempuh pengambilan material seperti pasir harus membeli dari Karangasem. Sementara keterlambatan batakonya bukan dari pihaknya namun dari tempat percetakan batakonya itu sendiri. "Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada para penerima bantuan bedah rumah dan kami harapkan untuk bersabar," jelasnya
Sampai berita ini dipubliaksikan, para penerima bantuan bedah rumah tidak mengetahui di toko mana membeli bahan material karena tidak diberikan Nota pembelian material sehingga hal ini dapat memicu isu tidak baik dikalangan warga masyarakat Desa Pelapuan. (Smty).
