masukkan script iklan disini
Media DNN - Jakarta | Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa kurang dari dua bulan kembali memicu gejolak politik di tanah air. Partai Rakyat Oposisi (PRO), melalui Ketua DPP Harian Bilung Silaen, menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintahan saat ini, mendesak DPR untuk segera menggelar sidang istimewa guna menangkap dan mengadili Jokowi, Selasa (27/08/2024).
Bilung Silaen menegaskan bahwa, Pemilu 2024 yang diatur oleh Jokowi adalah produk cacat hukum dan moral. "Ini adalah bukti bahwa Jokowi sedang membangun kerajaannya sendiri dengan menguasai seluruh sektor pemerintahan," ujar Bilung.
Silaen dalam siaran persnya. Ia menambahkan bahwa Jokowi telah merusak tatanan demokrasi dengan mencoba merubah seluruh undang-undang konstitusi bangsa.
Dalam pernyataannya, Bilung Silaen menyoroti berbagai tindakan Jokowi yang dinilai sebagai upaya untuk memperkuat dinasti politiknya, termasuk mempromosikan Gibran dan Kaesang di kancah politik nasional serta memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
"Jokowi juga telah merekayasa proyek-proyek swasta untuk mendapat status Proyek Strategis Nasional (PSN), menyandera PDIP, NasDem, dan mengobrak-abrik Partai Golkar serta mengancam partai politik lainnya," tambahnya.
Lebih lanjut, Bilung Silaen menuduh bahwa pemerintahan Jokowi dipenuhi oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang telah menjadi "peliharaan" rezim ini.
Ia mengklaim bahwa ratusan triliun rupiah uang negara diduga dirampok tanpa rasa berdosa, sementara lembaga seperti Kejaksaan Agung dan KPK tampak tumpul dalam menindak para pelaku yang dekat dengan Jokowi.
"Utang negara yang mencapai Rp 8.800 triliun adalah catatan buruk pemerintahan Jokowi, yang sangat merusak dan kejam," ujar Bilung Silaen. Menurutnya, sejarah buruk yang ditorehkan Jokowi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Untuk itu, Partai Rakyat Oposisi menyerukan seluruh elemen rakyat, termasuk pemuda, mahasiswa, buruh, kaum ibu, pelajar, ormas, tokoh adat, tokoh politik, purnawirawan TNI dan Polri, ulama, pendeta, serta seluruh elemen perlawanan untuk bersatu melawan pemerintahan ini.
"Mari kita rebut kedaulatan rakyat, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat," tegas Silaen.
Partai Rakyat Oposisi juga mengajukan 16 tuntutan yang harus segera dipenuhi:
1. Turunkan harga kebutuhan pokok.
2. Pendidikan gratis dan wajib belajar bagi yang tidak mampu.
3. Turunkan Jokowi sekarang juga.
4. Tangkap dan adili Jokowi.
5. Bentuk pemerintahan transisi.
6. Pemilu ulang 2024.
7. Kembali pada UUD 1945 yang asli dan cabut amandemen UUD 2002.
8. Laksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.
9. Cabut Omnibus Law UU Ketenagakerjaan.
10. Cabut UU Kesehatan.
11. Pastikan gizi cukup untuk balita serta ibu hamil dan menyusui.
12. Tangkap dan miskinkan para koruptor.
13. Tolak pemindahan IKN.
14. Tolak Tapera yang dianggap akal-akalan Jokowi.
15. Ciptakan lapangan kerja untuk rakyat.
16. Hapus sistem kerja kontrak.
Bilung Silaen mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan agar DPR segera bertindak dan membentuk pemerintahan transisi untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia. (Red).
