masukkan script iklan disini
Media DNN - Jakarta | Persidangan kasus dugaan korupsi BTS yang tidak ada kejelasan di era kepemerintahan presiden Joko Widodo akhirnya menjadi pertayaan Presedium Aliansi Aktivis 98, ketua Presedium Aliansi Aktivis 98 Bilung Silaen menilai kasus korupsi di era kepemerintahan presiden Joko Widodo justru semakin meningkat.
Menurutnya, KPK, JAKSA AGUNG dan KEPOLISIAN tidak serius dalam memberantas korupsi di negeri ini.
BiLung siLaen yang juga aktivis front Jak di era 98 menegaskan kasus BTS adalah salah satu kasus yang sampai sekarang tidak jelas penyelesaian yang mana HAPSORO SUKMONOHADI Menerima uang 7 miliar yang di akui oleh saksi dalam fakta persidangan kasus BTS.
Bilung silaen Ketua Presidium ALIANSI AKTIVIS 98 berencana dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi ke KPK dan JAKSA AGUNG untuk mendesak KPK dan JAKSA AGUNG menyeret HAPSORO SUKMONOHADI Untuk di mintai keterangan soal penerimaan uang 7 miliar dari keterangan saksi pada saat di gelar fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( tipikor ) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Kasus BTS harus benar - benar terbongkar secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia demi tercipta penegak supermasi hukum dan ke adilan di negeri ini," kata Bilung Silaen.
Disiaran pers nya BiLung siLaen juga berbicara gagalnya pembangunan Ibu kota di Kalimantan timur yang disebut IBU KOTA NUSANTARA ( IKN ) membuat kerugian negara yang cukup besar yang menguras APBN.
Hal ini menjadi mimpi buruk buat seluruh rakyat Indonesia di era kepemerintahan Jokowi. Mengapa ? , karena gagalnya IKN di Pemerintahan Jokowi membuat Negara Indonesia tidak memiliki Ibu Kota, lalu bagaiman dengan status Ibu Kota ?
Selain itu, bagaimana dengan Pelantikan dan Pengambilan sumpah Presiden Baru Prabowo - Gibran kalau negara Indonesia tidak memiliki ibu kota. Ini menjadi catatan sejarah buruk yang ditulis dan di wariskan oleh Jokowi kepada anak cucu kita.
Bilung silaen menegaskan IKN adalah Proyek kebanggaan Jokowi mangkrak sudah bahkan menjadi kota hantu. Jokowi harus bertanggung jawab ke pada seluruh rakyat Indonesia atas kerugian negara, dana APBN dikeluarkan sangat besar. ini di sebabkan karena proyek IKN adalah proyek kepentingan para Oligarki, dan dagangkan kedaulatan bangsa ini kepada investor asing terutama negara RRC, dan IKN bukan kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia.
"KPK harus memeriksa diduga adanya indikasi korupsi dan DPR segera membentuk Pansus terkait pemaksaan proyek IKN ini." Harapan Bilung Silaen.
BiLung siLaen juga mengatakan, kembalikan lahan yang sejak awal di kuasai rakyat atau pemangku adat. Kembalikan penghutanan dilokasi, tangkap dan penjarakan yang telah melakukan penguasaan paksa dan pengusiran atas penduduk serta cabut UU IKN dan UU DKJ dengan kembalinya ibu kota negara ke Jakarta." Pungkasnya. (Bilung/Slmt).
