masukkan script iklan disini
Media DNN - Jakarta | Dengan adanya krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia saat ini, ketua umum POROS 98 Bilung Silaen, Sabtu 26/10, dalam pernyataan sikapnya mengatakan bahwa Indonesia di ambang kehancuran sudah semakin jelas.
Ia mengatakan, negeri yang subur makmur ini menjadi incaran banyak negara. Ancaman dari luar dan dari dalam semakin terasa. Dimana krisis multi dimensi ini sulit disembuhkan kalau masih mengedepan kan kepentingan kelompok, pribadi dan kepentingan ingin berkuasa untuk bisa menguasai yang dimiliki Negara.
Menurutnya, lihatlah sekarang ini penguasaan aset-aset negara oleh asing semakin merajalela, yang mana serangan ideologis, politis dan ekonomis oleh negara lain terasa semakin gencar, hilangnya identitas bangsa dengan semakin pudarnya rasa nasionalisme masyarakat di negeri ini, juga gurita korupsi yang semakin akut.
Ironisnya, kata, Bilung Silaen, masyarakat seolah semakin menikmati adanya gempuran yang bertubi-tubi ini. Tanpa merasa terancam, masyarakat dengan senang hati lebih memilih produk luar negeri dibandingkan produk sendiri.
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat lebih membanggakan identitas budaya lain ketimbang budaya sendiri. Sikap hedonisme menjadi panutan semua kalangan di negeri ini. Lebih memprihatinkan lagi partai politik yang menjadi mesin perjuangan bagi perjuangan rakyat telah lari dan keluar dari rel sesungguh nya.
Partai politik sekarang ini menjadi mensin merampok dan maling APBN dan ASET - ASET NEGARA. Partai politik yang seharus berjuang untuk mensejahterakan anggota partai nya dan seluruh rakyat Indonesia kini justru malah menindas dan merusak negeri ini yang kita cintai, maling penguasa negeri ini tanpa merasa berdosa memeras rakyatnya sendiri dengan dalih kesejahteraan namun menjual aset-aset negeri ini kepada pihak asing.
"Tidak jarang penguasa memperkosa rakyat dengan menjual jasa perusahaan dalam negeri kepada rakyatnya dengan harga yang sangat mahal. Penguasa negeri ini telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memeras rakyatnya sendiri." Ucapnya.
Dan kondisi memprihatinkan ini jika dibiarkan tentu akan mengancam eksistensi bangsa ini. Kejayaan bangsa ini akan segera pudar seiring dengan memudarnya rasa nasionalisme masyarakat bangsa ini.
Inilah yang harus kita lawan bersama bahwa bangsa ini sudah MERDEKA' sejak SOEKARNO Presiden RI Pertama MEMPROKLAMASIKAN KEMEDRKAAN BANGSA INDINESIA 1945 membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Namun sekarang ini kemerdekaan adalah milik segelintir kaum elit penguasa. Sementara seluruh rakyat Indonesia tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguh nya.
Ketua umum POROS 98 mengatakan, penindasan dan perampasan hak rakyat saat ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dimana Presiden dan pemerintahan yang saat ini kecenderungan untuk bergantung kepada negara lain sudah sangat jelas. Seperti misal, pengadaan bahan makanan kita sudah sedemikian tergantungnya dengan negara lain.
Sekedar persoalan kedelai dan daging sapi, yang seharusnya menjadi produk andalan negeri agraris ini, malah yang terjadi sebaliknya. Dua komoditas ini menyadarkan betapa bodoh dan lemahnya bangsa kita dibandingkan dengan bangsa lain. Negara yang gemah ripah loh jinawi, justru kebutuhan Pangan nya bergantung pada luar negeri.
Politik anggaran Presiden Joko Widodo telah sepenuhnya terlihat dan dapat dievaluasi secara terukur. Dengan beban janji politik untuk kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam Nawacita, terutama membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas rakyat, serta mewujudkan kemandirian ekonomi, sejak awal naik ke tampuk kekuasaan, Jokowi bergegas mereformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dua strategi anggaran terpenting Jokowi adalah meningkatkan penerimaan perpajakan sehingga tercipta ruang fiskal yang memadai untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Namun, kedua ambisi ini, yakni meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja infrastruktur, gagal." Kata Bilung Silaen.
Lanjut ia mengatakan bahwa, sejumlah kebijakan strategis reformasi perpajakan dalam satu dekade terakhir, dari pemberian tunjangan kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tax amnesty jilid I pada 2016-2017, hingga tax amnesty jilid II dan kenaikan tarif PPN pada 2022, gagal mendongkrak kinerja penerimaan perpajakan. Bila pada 2015 tax ratio sebesar 10,8 persen dari produk domestik bruto (PDB), pada 2024 tax ratio diperkirakan hanya 10,1 persen dari PDB.
Sedangkan Pemilu 2024 yang cacat moral dan cacat hukum menghasilkan pemimpin yang tidak menjamin membawa rakyat sejahtera dan mewujudkan negara adil dan makmur.
Presiden dan wakil Presiden Prabowo - Gibran yang memenangkan di pemilu 2024 adalah kemenangan Jokowi 3 Periode. Menurutnya, di pemerintahan yang dibangun Prabowo - Gibran adalah pemerintahan merek jokowi.
Dan lihatlah penyusunan kabinet menteri Prabowo - Gibran adalah menteri bekas Jokowi yang masuk jadi menteri Prabowo - Gibran.
Kepentingan Rakyat tidak pernah di kedepan, bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia yang harus nya di perjuang kan oleh Prabowo - Gibran yang hari ini kesejahteraan adalah milik elit dan para oligarki serta penguasa. Sedangkan Prabowo juga gagal membangun pangan untuk rakyat seperti food estate." Pungkasnya. (Bs/Red).
