Puluhan Warga Natah Geruduk DPRD Gunungkidul, Desak Transparansi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan

masukkan script iklan disini

Media DNN - Gunungkidul, DIY | Gedung DPRD Gunungkidul memanas pada Kamis siang ketika puluhan warga Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi birokrasi di wilayah mereka. Aksi yang berlangsung pada Kamis (21/11/2024) ini dipicu oleh berbagai keluhan terhadap pemerintahan kalurahan yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat.

Dipimpin oleh Dani Ekowiro, Koordinator Posko Pengaduan Rakyat DIY, para demonstran menyuarakan empat poin utama tuntutan.

Pertama, dugaan praktik politik dinasti, di mana beberapa pamong kalurahan disebut memiliki afiliasi kuat dengan kepentingan keluarga yang menghambat profesionalitas birokrasi. 

Kedua, adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum memberikan kejelasan terkait pengembalian uang yang dipungut secara ilegal.

Ketiga, minimnya transparansi dalam pembangunan di Kalurahan Natah. Warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaporan hasil pembangunan, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran. 

Keempat, pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang dinilai bermasalah, karena dilakukan tanpa proses seleksi transparan dan diduga melibatkan nepotisme.

Ketegangan semakin meningkat ketika Lurah Natah, sebagai pihak yang menjadi fokus utama tuntutan, tidak hadir dalam pertemuan dengan DPRD. "Kita walk out karena Lurah tidak datang," tegas Dani. Ketiadaan Lurah ini membuat warga kecewa dan mempertanyakan keseriusan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah.

Dalam aksinya, para demonstran menuntut pertemuan resmi yang melibatkan Lurah, DPRD, dinas terkait, dan masyarakat untuk membahas masalah ini secara terbuka. Mereka mendesak solusi nyata agar konflik dapat segera diselesaikan. Dani juga memperingatkan bahwa aksi yang lebih besar akan digelar jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti. "Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Ini bukan hanya soal birokrasi, tapi keadilan untuk masyarakat," ujarnya.

Aksi ini menambah panjang daftar kritik publik terhadap birokrasi di Kalurahan Natah. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa juga sempat mencuat, namun penyelesaian yang memuaskan warga belum terlihat. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan memberikan solusi nyata. "Kami hanya ingin hak kami dipenuhi dan birokrasi yang bersih," ujar salah satu peserta aksi.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Gunungkidul belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan pertemuan yang diminta warga. Situasi ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat kalurahan.

(Bayu)