masukkan script iklan disini
Media DNN - Pangkal Pinang | Hari kedua Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung lancar dengan berbagai paparan menarik dari badan publik peserta. Mengusung tema “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024,” kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas tata kelola informasi di lingkungan pemerintahan. Rabu (4/11/2024).
Badan publik yang tampil di hari kedua ini mencakup Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta berbagai lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu Provinsi Babel hingga tingkat kabupaten dan kota.
Pemerintah Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur juga turut ambil bagian, menunjukkan komitmen pemerintahan desa dalam mendukung keterbukaan informasi.
Dalam sesi presentasi, setiap badan publik memaparkan strategi, inovasi, hingga sarana dan prasarana yang mereka gunakan untuk mendorong keterbukaan informasi.
Fokus utama presentasi meliputi integrasi teknologi digital, pengelolaan sistem informasi, serta langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penilaian dilakukan oleh tim majelis penguji yang terdiri dari lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Babel, satu komisioner dari Komisi Informasi Pusat, dan seorang akademisi dari Universitas Bangka Belitung.
Mereka mengevaluasi aspek transparansi, keterpaduan sistem informasi, hingga efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Babel, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi antarlembaga publik. “Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Hari kedua ini juga menjadi penutup rangkaian uji publik Monev 2024. Hasil penilaian akan dirangkum dan disusun sebagai rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tahun mendatang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola informasi publik di Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi panutan bagi daerah lain di Indonesia.
Upaya penguatan sistem transparansi yang terintegrasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan hadirnya inovasi-inovasi baru, Bangka Belitung optimis bahwa keterbukaan informasi publik dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.(Abril-KI Babel/KBO Babel/Red).
