masukkan script iklan disini
Media DNN - Kalbar | Dr Herman Hofi Munawar Law memberikan pandangan tentang maju mundurnya sebuah negara, serta sejahtera atau menderitanya rakyat, sangat tergantung pada penegakan hukum yang berlaku,hal itu disampaikan Herman Hofi dalam pres rilisnya pada hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 10:00 Wib
Terang jelas Hofi, Selama penegakan hukum ini tidak adil, diskriminatif, atau bahkan tebang pilih, maka rakyat kecil akan terus tertindas. Dalam kondisi ini, prinsip "homo homini lupus" – manusia adalah serigala bagi sesamanya – akan terus berulang. Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuasaan akan terus memangsa rakyat kecil, sementara para predator sosial terus merajalela.
Fenomena ini semakin nyata ketika rakyat kecil mengadukan masalah mereka. Laporan mereka sering kali diabaikan atau bahkan dipermainkan. Sebaliknya, jika laporan datang dari kalangan pengusaha atau individu dengan kekuasaan dan akses ekonomi, respons dari aparat penegak hukum begitu cepat. Ini adalah fakta yang tak bisa dipungkiri.
Kembali pada peran penegak hukum, mereka memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Tanpa peran mereka yang tepat, proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Pertanyaannya, bagaimana agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan memberikan rasa keadilan serta kenyamanan bagi masyarakat? Jawabannya sederhana: dibutuhkan moralitas dan integritas yang tinggi dari para penegak hukum.
Masih kata Hofi, Moralitas dan integritas adalah dua faktor utama yang akan menentukan kualitas penegakan hukum. Jika mentalitas aparat penegak hukum buruk, maka sistem hukum itu sendiri akan mengalami gangguan. Kendati peraturan dan undang-undang sudah diatur dengan baik, tanpa moralitas yang kokoh dari penegak hukum, keadilan hanya akan menjadi angan-angan. Penegakan hukum bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum.
Penegakan hukum yang adil adalah simbol dari negara yang mendasarkan sistemnya pada prinsip keadilan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan berintegritas, negara hukum akan kehilangan maknanya, dan rakyat pun akan terus terabaikan.
Namun, kondisi penegakan hukum saat ini menunjukkan adanya disorientasi yang sangat parah. Ketidakadilan yang terjadi telah menyebabkan munculnya distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan ini yang memicu tindakan-tindakan seperti kekerasan, perkelahian, dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Semua ini adalah dampak dari hilangnya rasa aman dan keadilan di kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, sangat penting untuk segera membenahi institusi penegak hukum di negara ini. Jika penegakan hukum tidak diperbaiki, maka program-program kesejahteraan yang dijanjikan oleh pemerintah, seperti yang diusung oleh Presiden Prabowo, tidak akan membawa dampak positif. Sejauh ini, meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketidakadilan yang terus terjadi dalam penegakan hukum menghambat tercapainya tujuan tersebut.
Sebagai penegak hukum, mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika institusi ini sudah rusak, maka segala upaya untuk mensejahterakan rakyat akan sia-sia. Itulah mengapa penting bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan pembenahan di dalam institusi penegak hukum ini. Hanya dengan penegakan hukum yang adil, negara akan dapat memberikan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh rakyatnya.
Penegakan hukum adalah ujian bagi integritas negara. Tanpa itu, cita-cita menjadi negara hukum yang berkeadilan hanya akan tinggal angan-angan cetus Hofi degan nada keprihatinannya. (JN/Red).
