masukkan script iklan disini
Media DNN - Bali | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menghadiri secara daring kegiatan Kick Off Meeting Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan Proses Bisnis Kementerian Hukum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan diikuti secara serentak oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia, sebagai langkah awal dalam proses perencanaan strategis menghadapi era pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(29/04).
Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Irjen. Pol. Nico Afinta, yang dalam laporannya menekankan pentingnya penyusunan Renstra yang selaras dengan kerangka pikir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
"RPJMN menjadi pedoman nasional bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan tujuan besar Indonesia Emas 2045. Penyusunan Renstra ini harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan nasional serta memperkuat proses bisnis internal kementerian agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan global," ucap Nico.
Ia juga menambahkan Kementerian Hukum harus memastikan setiap program dan kegiatan kementerian mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian delapan prioritas nasional atau yang kita kenal sebagai Asta Cita.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Agtas, yang secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam arahannya, Menteri menyampaikan bahwa penyusunan Renstra harus memperhatikan kesinambungan antara visi dan misi Kementerian Hukum dengan visi bernegara sebagaimana termuat dalam dokumen RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN.
"Kementerian Hukum harus menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan global maupun nasional. Kita tidak hanya dituntut untuk responsif, namun juga proaktif dalam mengambil peran penting untuk mendukung Indonesia Emas 2045," ujar Supratman.
Supratman juga menekankan pentingnya berpedoman pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia. "Dalam penyusunan perencanaan ini, kita harus tetap berpijak pada visi misi Presiden, sekaligus menjadikan Renstra sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional," tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, yang turut hadir dalam kegiatan ini secara daring bersama jajaran, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh penyusunan Renstra yang adaptif dan responsif.
"Kami di Kantor Wilayah Bali berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan penyusunan Renstra secara optimal. Kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang dirancang nantinya mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya," ungkap Wahyu.
Melalui pelaksanaan Kick Off Meeting ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dapat menghasilkan dokumen Renstra yang lebih berkualitas, terukur, dan mampu mengakselerasi pencapaian prioritas nasional serta memperkuat proses reformasi birokrasi di tubuh Kementerian.(Hms/red).
